Bangkalan, Ungkapjatim.com – Rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu momentum penting dalam arah pembangunan ekonomi Madura. Isu akhir-akhir ini, terdapat investasi dan rencana relokasi sejumlah industri dari Tiongkok ke kawasan industri Bangkalan yang dinilai memiliki potensi untuk membuka lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Madura. Namun, industrialisasi tidak semestinya hanya dilihat dari besarnya investasi, jumlah pabrik yang dibangun, atau nilai ekonomi yang dihasilkan.
Dalam perspektif ilmu sosial, industrialisasi merupakan proses perubahan struktur masyarakat yang dapat memengaruhi pola pekerjaan, hubungan sosial, kepemilikan lahan, mobilitas penduduk, kebudayaan, hingga distribusi kesejahteraan.
Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ibnu Khaldun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura (FISIB UTM), Fedrix Dewangga Amrik J, menilai bahwa pembangunan industri di Bangkalan harus ditempatkan sebagai agenda pembangunan manusia, bukan semata agenda investasi.
“Industrialisasi harus kita lihat lebih jauh dari sekadar berapa banyak investor yang masuk. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang mendapatkan manfaat dari industrialisasi tersebut, bagaimana masyarakat lokal diposisikan, dan apakah pembangunan ini benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangkalan,” ujarnya Jumat, (21/08/2026)
Mahasiswa yang kerap disapa Fedrix itu juga menyampaikan bahwa kehadiran kawasan industri berpotensi menciptakan mobilitas sosial baru bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Lapangan kerja formal, peningkatan keterampilan, serta akses terhadap pendidikan dan pelatihan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.
“Namun, peluang tersebut hanya dapat terwujud apabila terdapat kebijakan yang memastikan masyarakat Bangkalan memiliki kapasitas untuk mengambil bagian dalam proses industrialisasi. Pemerintah perlu mempersiapkan pendidikan vokasi, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta membangun keterhubungan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri” Sampainya.
“Jangan sampai industri hadir di Bangkalan, tetapi masyarakat Bangkalan hanya menjadi penonton. Jangan sampai posisi strategis diisi tenaga kerja dari luar karena SDM lokal tidak dipersiapkan sejak awal. Industrialisasi harus menciptakan mobilitas sosial bagi masyarakat lokal,” Tambahnya
Selain persoalan ketenagakerjaan, pembangunan kawasan industri juga perlu memperhatikan persoalan agraria. Perubahan fungsi lahan berpotensi memengaruhi masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian maupun aktivitas ekonomi berbasis lahan.
Menurutnya, proses pembangunan harus menjamin transparansi, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang dan penggunaan lahan.
“Tanah bagi masyarakat bukan hanya komoditas ekonomi. Ada kehidupan, sejarah, mata pencaharian, dan relasi sosial yang melekat di dalamnya. Karena itu, setiap perubahan fungsi ruang harus memperhatikan masyarakat yang terdampak,” katanya.
Mahasiswa Ilmu Komunikasi itu juga menyoroti kemungkinan munculnya kesenjangan sosial apabila manfaat ekonomi industrialisasi tidak terdistribusi secara merata. Pertumbuhan kawasan industri dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi pada saat yang sama dapat menciptakan kelompok yang lebih diuntungkan dan kelompok yang justru menanggung beban sosial maupun lingkungan.
“Karena itu, pemerintah dinilai perlu membangun mekanisme partisipasi publik yang substantif. Masyarakat tidak cukup hanya diberi informasi mengenai rencana pembangunan, tetapi juga harus memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan kekhawatiran terhadap kebijakan industrialisasi,” Pungkasnya
“Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai kelompok intelektual yang dapat menjadi penghubung antara pengetahuan akademik dan realitas sosial masyarakat. Mahasiswa tidak boleh hanya melihat industrialisasi dari angka pertumbuhan ekonomi. Kita harus membaca bagaimana perubahan tersebut dirasakan oleh masyarakat. Kampus harus menjadi ruang untuk menguji kebijakan pembangunan secara kritis sekaligus menawarkan gagasan yang konstruktif,” Jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan kawasan industri di Bangkalan harus diarahkan pada konsep pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah, investor, perguruan tinggi, masyarakat, serta kelompok pemuda perlu ditempatkan sebagai aktor yang memiliki ruang dalam proses pembangunan. Keberhasilan industrialisasi Bangkalan pada akhirnya tidak hanya dapat diukur dari jumlah perusahaan yang berdiri, tetapi dari sejauh mana masyarakat mengalami peningkatan kualitas hidup.
“Ukuran keberhasilan industrialisasi bukan hanya berapa pabrik yang berdiri atau berapa nilai investasi yang masuk. Ukuran yang lebih penting adalah masyarakat Bangkalan menjadi lebih sejahtera, anak mudanya memiliki masa depan yang lebih baik, pelaku ekonomi lokal ikut tumbuh, dan pembangunan tetap menjaga ruang hidup masyarakat,” Tegasnya.
Pihaknya juga berharap agar proses industrialisasi Bangkalan dapat menjadi momentum untuk membangun ekosistem ekonomi yang sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia, mengurangi ketimpangan, melindungi masyarakat terdampak, dan memperluas partisipasi publik, Jumat, (21/08/2026). (Mk*)
Tinggalkan Balasan